TIMES PATI, SURABAYA – Kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) yang menantang akibat penyusutan dana transfer pusat mendorong Fraksi Partai Golkar di DPRD Jatim mengambil langkah tegas.

Fraksi Golkar mendesak Pemprov Jatim segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bahkan mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) BUMD untuk memelototi kinerja perusahaan pelat merah tersebut.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Hadi Setiawan, menegaskan bahwa optimalisasi BUMD sangat krusial sebagai penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tantangan fiskal.

"Optimalisasi BUMD menjadi penting untuk mendulang pendapatan asli daerah atau PAD. Fraksi Partai Golkar mendorong evaluasi. Kalau memang dibutuhkan Pansus terkait masalah evaluasi BUMD, kami juga akan mendorong untuk dilakukan Pansus BUMD," kata Hadi.

Desakan ini muncul setelah Jawa Timur menghadapi penurunan dana transfer pusat sekitar Rp 2 triliun lebih (sumber lain menyebut Rp 2,8 triliun), ditambah berkurangnya pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor akibat perubahan regulasi.

Berdasarkan data, Pemprov Jatim memiliki tujuh BUMD dengan saham mayoritas (51 persen) dan tiga BUMD dengan penyertaan saham minoritas.

Namun, dalam pandangan Fraksi Golkar, kontribusi BUMD dinilai belum maksimal dan tidak sepadan dengan besarnya penyertaan modal yang telah dikucurkan oleh Pemprov.

Hadi secara gamblang menyebut bahwa beberapa BUMD dan anak perusahaannya berada dalam kondisi memprihatinkan.  “Beberapa BUMD maupun anak perusahaannya bahkan kembang-kempis. Ibaratnya, hidup segan mati tak mau," jelas Hadi.

Kondisi ini memerlukan atensi serius dan tindakan perbaikan. Oleh karena itu, Fraksi Golkar memastikan akan berkomunikasi dengan delapan fraksi lainnya di DPRD Jatim untuk membahas kemungkinan pembentukan Pansus BUMD secara resmi.

"Kami ingin BUMD benar-benar berperan sebagai motor penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar beban APBD," pungkas Hadi, menegaskan komitmen fraksinya untuk mengawal perbaikan kinerja BUMD. (*)